Pengembang, Pemerintah dan PLN Beda Tafsirkan Aturan

Pemerintah Jokowi – JK menegaskan proyek program 35.000 MW harus dapat terealisasi dalam waktu 5 tahun. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Menyikapi program pemerintah, Komisaris Utama PT Pat Petulai Energi, Dony Gouw mengatakan masih ada beberapa masalah mengganjal yang membuat pembangunan menjadi terhambat.

“Masih banyak permasalahan, salah satunya adalah banyaknya peraturan yang bisa ditafsirkan berbeda- beda, dan juga adanya bentrok kepentingan antara pengembang, pemerintah dan PLN. Ini yang harus kita benahi bersama,” kata Dony kepada indoPetroNews.com Jumat (4/3/2016) di Jakarta.

Dony mengatakanseharusnya pemerintah harus bergerak lebih cepat terlebih lagi di era ekonomi yang sangat terbuka ini. Ia mengatakan Indonesia memiliki potensi EBT dalam jumlah sangat besar, salah satu potensi besar yang ada yakni air, diyakini mampu mendorong percepatan proyek listrik raksasa ini.

“Pemerintah harus gerak cepat untuk pembanguna ini, karena akan ada dampakya pada Masayarakat Ekonomi Asean yang sangat terbuka. Indonesia mempunyai potensi EBT yang sangat besar, salah satu potensi besar dan sudah banyak dibangun di dalam negeri adalah menggunakan energi air. Banyak keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan air, pertama, PLTA itu usianya bisa sangat panjang antara 50- 100 tahun, kapasitas daya keluaran PLTA relatif besar, kemudian teknologinya bisa dikuasai dengan baik oleh Indonesia, dan yang tidak kalah penting juga adalah bebas emisi karbon,” ujar Dony menjelaskan.

Salah satu Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri No.19 tahun 2015 mengenai Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara, harga jual listrik dari Independent Power Producer (IPP) kepada PLN untuk tahun 1-8 adalah US$ 12 cent dan US$ 7,5 cent untuk tahun selanjutnya sampai dengan tahun ke 20.

PLN sebagai eksekutor sampai dengan saat ini belum dapat mengeluarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dengan alasan belum adanya kejelasan subsidi dari Pemerintah, karena harga beli tersebut masih di atas dari harga jual mereka. Ditambah hal itu juga berdampak pada semakin berbelit-belit nya pengurusan awal syarat-syarat sebagai pengembang di PLN Wilayah.

Menyikapi hal ini, Direktur PT Klaai Dendan Lestari, Yogi Adhi Satria, memaparkan, pengembang memiliki ketertarikan untuk ikut berinvestasi dalam proyek listrik ini, akan tetapi ia melihat posisi pengembang terkesan “digantungkan” walaupun mereka telah mengeluarkan banyak dana untuk pengembangan. (Sofyan)INDOPETRONEWS.COM

Inalum Bakal Jadi Induk Holding BUMN Tambang

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menegaskan akan ada pembentukan holding BUMN pada 2016, yaitu holding BUMN di sektor jalan tol dan sektor tambang.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) / Inalum akan menjadi induk holding di sektor tambang. Inalum akan membawahi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero)‎ Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media‎ Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menjelaskan meski Inalum akan jadi induk holding, namun hal itu hanya bersifat sementara.

"Karena saat ini hanya Inalum yang sahamnya 100 persen dimiliki pemerintah, jadi mudah dikontrol oleh pemerintah, nanti tahap selanjutnya akan ada New Co, inalum turun sejajar dengan yang lain," kata Fajar saat berbincang dengan wartawan seperti ditulis, Sabtu (5/3/2016).

Fajar menilai, pembentukan perusahaan baru yang membawahi perusahaan-perusahaan tambang ini menjadi lebih pas. Kementerian BUMN menargetkan pembentukannya dalam jangka menengah.

Fajar menjelaskan, untuk tahap pertama pihaknya lebih mempercayakan ke Inalum, dikarenakan dalam pembentukan perusahaan baru membutuhkan proses yang lama dan lebih kompleks.
‎

"Kalau dibuat new co, berarti buat BUMN baru dan panjang urusannya, sumber daya manusianya siapa dan duitnya dari mana, belum urus sini, urus sana," tegas dia.

Ia menegaskan, pembentukan holding BUMN ini tidak akan mempengaruhi kinerja masing-masing perusahaan, terutama perusahaan tambang yang kini sudah melantai di Bursa Efek Indonesia‎.

"Jadi tetap biasa, segala rencana perusahaan atau kinerja tetap laporan ke publik sebagai pemegang saham juga, hanya saja nanti laporan keuangannya yang dikonsolidasikan ke Inalum," ujar dia. (Yas/Ahm)Liputan6. Com

Genjot Wisata Halal dengan Tabuhan Rapai

Aceh-Nangroe Aceh Darussalam terus disentuh dengan konsep wisata halal, yang sering disebut “halal destination.” Setelah Lombok, kini giliran provinsi yang berada di ujung utara-barat itu yang mulai diproyeksikan untuk pasar Timur Tengah. “Halal tourism itu ada pasarnya, dan besar. Hampir sama dengan jumlah outbond China 100 juta orang setiap tahunnya,” jelas Menpar Arief Yahya, di Jakarta.

Selain itu, daya beli dan kebiasaan belanja wisman asal Jazirah Arab itu tergolong besar. Bahkan terbesar diantara wisman lain di seluruh dunia. “Arab Saudi itu bisa USD 1.750 per kunjungan. Uni Arab Emirat rata-rata USD 1.500 per visit. DIbandingkan dengan Eropa maupun Asia, mereka lebih royal, karena rata-rata hanya USD 1.200 yang ke Indonesia,” tegasnya.

Bagaimana agar branding “Halal Destination” itu cepat mengangkat nama Aceh? Salah satu cara yang paling efektif adalah memenangkan kompetisi halal tourism yang secara rutin digelar di Abu Dhabi, UAE. Di Aceh sendiri juga harus dipersiapkan hospitality-nya. Kepala Dinas Pariwisata Aceh Reza Pahlevi menambahkan, pihaknya akan konsisten mengedepankan wisata halal bagi para wisawatan sesuai instruksi Menteri Pariwisata Arief Yahya.

"Kami akan gelar Aceh International Rapai Festival pada bulan September 2016, mendatang. Rangkaian acara show music yang bernuansa muslem juga," ujar Reza, Jumat (4/2).

Reza sudah berkoordinasi dengan semua seniman di tanah air dengan berbagai jaringannya. Rapai merupakan alat musik khas Aceh seperti gendang. Banyak masyarakat Islam di Aceh menggunakan alat musik ini dalam berbagai kegiatan Islami. "Jadi semacam rebbana, tapi ini ternyata bisa mendunia juga. Sudah konfirmasi sekitar 15 negara akan confirm ikut di acara kami nanti itu," ujar Reza.

Cara mengundang para kontestan tersebut, Reza mengoptimalkan berbagai jaringan komunitas gendang, drum, rebbana atau alat tabuh apapun yang mirip dengan fungsi dan cara kerja Rapai. "Dan banyak sekali yang antusias, dari negara timur tengah juga ada. Kami sangat gembira karena biasanya wisatawan mancanegara kami banyaknya hanya dari Malaysia," bebernya.

Perhelatan alat perkusi khas Aceh itu, masih kata Reza, memiliki tujuan utama adalah, mempromosikan kekayaan seni budaya Aceh, juga akan mempromosikan wisata aceh secara lebih luas. "Geliat Pariwisata kami di Aceh juga mulai tinggi, sudah hampir 10 ribu setiap tahunnya kami kedatangan wisatawan mancanegara. Semoga kami bisa terus meningkatkan wisatawan dan menambah jumlah kunjungan ke tanah air," ujarnya.(*)INDOPETRONEWS.com

Nasib Blok Masela Tak Jelas, Investor Bisa Hengkang

JAKARTA – Berlarutnya keputusan pengembangan Blok Masela, di Tanimbar Maluku diyakini akan membuat kontraktor bakal hengkang akibat ketidakpastian proyek ini.

Hal ini patut disayangkan mengingat investor sudah memiliki keberpihakan yang jelas dalam pengembangan ekonomi kawasan di Tanimbar, Maluku dan daerah di Indonesia Timur.

Direktur Eksekutif Institute for Defense and Security Studies Connie R Bakrie mengungkapkan, sebagai salah satu lokasi yang strategis dalam poros maritim di bagian selatan Indonesia, seharusnya wilayah Tanimbar, Maluku mendapat perhatian dan keberpihakan dalam hal pengembangan ekonomi kawasan tersebut. Akibat minimnya perhatian tersebut, wilayah Tanimbar, Maluku saat ini tertinggal secara ekonomi, fisik infrastruktur, maupun rawan invasi negara lain.

“Wilayah Tanimbar, Maluku itu the forgotten island karena minimnya perhatian dan keberpihakan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di sana selama ini. Hanya karena Blok Masela, wilayah ini menjadi ramai dibicarakan. Harusnya pemerintah bersyukur karena dengan adanya investasi di blok ini, ekonomi masyarakat di sana akan bertumbuh,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Defense and Security Studies Connie R Bakrie dalam diskusi bertajuk “Blok Masela: Mencari Keputusan yang Konstitusional” di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/3/2016).

Connie menambahkan, pengembangan Blok Masela dengan skema kilang apung sangat menguntungkan negara dalam beberapa aspek. Dari sisi kedaulatan negara, karena Blok Masela merupakan aset vital negara, pemerintah memiliki alasan untuk menempatkan armada militer untuk menjaga teritorial dan kedaulatan negara dari invasi asing.

Skema kilang apung juga sangat sesuai dengan konsep tol laut, karena akan memperkuat armada maritim nasional di kawasan garda depan selatan Indonesia. Kilang apung juga tidak mengganggu ekosistem dan kekayaan biodiversifikasi yang menjadi salah satu daya tarik pariwisata di daerah tersebut.

“Saya firm offshore karena skema kilang apung ini lebih memperhatikan pembangunan ekonomi yang holistik bagi masyarakat Maluku. Kilang apung hanya butuh 40 – 50 hektar tanah, sedangkan kilang darat membutuhkan sekitar 500 – 600 hektare tanah, hampir sebagian pulau. Ini potensi konflik, belum lagi ancaman hilangnya budaya, potensi pariwisata, dan pengembangan matirim ke depan. Sayang kalau akhirnya investor hengkang karena persetujuan revisi POD blok ini terus tertunda,” tegas dia.

Sebelumnya, salah satu hasil kajian yang dilakukan SKK Migas bekerja sama dengan beberapa lemabaga dan perguruan tinggi menyebutkan bahwa skema kilan apung memberikan kontribusi bagi sektor maritim dari sisi peningkatan galangan fabrikasi dan galangan kapal Indonesia.

Potensi daya angkut menjadi 8,000 ton dari kapasitas saat ini sebesar 1,100 ton, potensi panjang pelabuhan menjadi 500 meter dengan 17 meter draft, potensi kapasitas fabrikasi sebesar 86 kT dari 50 kT, serta peningkatan kapabilitas sumber daya galangan, penguatan dermaga, dan multiplier effect lainnya.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, pihaknya sudah mengadakan survey untuk meningkatkan pemanfaatan kandungan lokal dari proyek kilang terapung tersebut. Survey dilakukan tidak saja termasuk kemampuan maritim Indonesia, tetapi juga soal mempersiapkan tenaga kerja lokal dari Maluku untuk diikutsertakan dalam proyek ini.

Anggota DPR RI Komisi VII Inas N Zubir memaparkan Plant of Development (POD) sumur gas blok Masela sudah disetujui tahun 2010. Pada saat itu Menteri ESDM kata Inas sudah memilih skema Floating Liquefied Natural Gas (Off shore).

Dirinya menilai memang sebaiknya Lapangan Gas yang ada di Maluku harus diputuskan melalui Kementerian teknis yakni Energi dan Sumber Daya Mineral. Karena menurut Inas mereka sudah lebih paham baik dari pengkajian sampai pengelolaan.

"Oleh karena itu diperlukan revisi POD dari Menteri ESDM," kata Inas.TRIBUNNEWS.COM

Dicari, 7.000 Pekerja RI untuk Ekspansi Bisnis Petronas

Raksasa minyak asal Negeri Jiran, Petroliam Nasional Berhad (Petronas) berencana membangun kilang minyak dan komplek perkantoran baru. Petronas juga akan membangun komplek untuk hunian karyawan.
Dengan rencana pembangunan area seluas 72 km2, Petronas berencana merekrut sekitar 7.000 Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
“Petronas membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia sebanyak 7.000 orang, bisa jadi ada tambahan lagi,” kata perwakilan Petronas, Hardiman saat mengadaan pertemuan dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) di Mataram..

Seperti dilansir situs Kementerian Tenaga Kerja, Selasa, 23 Februari 2016, Hardiman mengutarakan, selaku perwakilan dari Petronas, ia berniat melakukan sosialisasi tentang tujuan Petronas tersebut. Sosialisasi juga telah di lakukannya dengan beberapa Perusahaan Peyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di pulau Jawa.

“Kami menyosialisasikan kebutuhan tenaga kerja tersebut ke hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Ia menambahkan, perusahaan yang terkenal dengan menara kembar tersebut membutuhkan TKI dengan kualifikasi skilled dengan keahlian khusus. Namun tidak hanya tenaga kerja dengan kualifikasi keahlian khusus saja, Petronas juga membutuhkan TKI dengan kualifikasi keahlian menengah ke bawah.
“Memang untuk mencari 7.000 tenaga kerja dari Indonesia, apalagi yang memiliki keahlian khusus tidak gampang, makanya kami diberikan waktu hingga lima tahun ke depan,” paparnya.Dream.co.id (Ramdania)

Tanpa Modal, Pengusaha Ini Cetak Omzet Rp 200 Juta per Bulan

Jakarta - Yasa Paramita Singgih, pengusaha berusia 20 tahun ini merupakan salah satu pengusaha muda asal Indonesia yang sukses menorehkan prestasi. Ia merupakan pemilik dari Mens Republic. Bisnis lini fashion-nya mampu sukses mendulang omzet yang sangat besar.

Selain sebagai pebisnis handal, Yasa juga merupakan sosok yang inspiratif. Tak heran apabila ia mampu masuk ke dalam daftar Forbes 30 under 30 Asia.

Ketika ditemui oleh tim Liputan6.com, Yasa bercerita bahwa bisnis yang ia jalankan tidaklah mudah. Niat awal berbisnis muncul ketika usianya menginjak 15 tahun. Sepulang sekolah, ia mendengar ayahnya sakit. Hatinya terketuk ketika tahu ayahnya lebih memilih untuk memakai uang yang dimiliki untuk kepentingan pendidikannya ketimbang berobat.

"Jadi saya masih inget kalimat papa saya yang menampar saya. Katanya begini, "tidak  usah di operasi, lebih baik uangnya dipake untuk uang sekolah anak-anak." ujarnya seperti ditulis Jumat (26/2/2016).

Dari situlah Yasa bertekad bahwa ia tidak boleh hanya diam dan bergantung pada keadaan. Di usianya yang baru menginjak 15 tahun itu pun ia memutar otak bagaimana caranya agar bisa tidak merepotkan kedua orang tuanya.

"Akhirnya saya bilang ke orang tua saya, saya tidak bisa bantu banyak karena saya masih kelas 3 SMP setidaknya saya tidak minta uang jajan lagi." lanjutnya.

Yasa singgih memulai bisnis fashion dengan nekat pergi ke salah satu pusat grosir di Jakarta. Jangan salah, pemuda satu ini tidak memiliki modal sepeser pun. Ia hanya berusaha meyakinkan pedagang di pusat grosir untuk meminjamkan beberapa potong pakaian padanya yang nantinya akan ia jual kembali.

1 of 3

---

Rugi hingga Rp 100 juta

Saat awal terjun jadi pengusaha, apa yang dilakukan Yasa Singgih sempat dipertanyakan. Kini ia mulai menapaki kesuksesan.

Sebelum sukses hingga sekarang ini, perjalanan Yasa Singgih tidaklah mudah. Ia pernah didera berbagai pengalaman pahit termasuk bisnisnya yang jatuh bangkrut.

Setelah sukses berbisnis fashion, pemuda ini mencoba peruntungannya di bidang lain.

Keinginan Yasa Singgih untuk menekuni ternyata kian hari semakin kuat, dorongan tersebut membuatnya mencoba membuka bisnis baru pada tahun 2012 dengan mendirikan kafe kecil yang ia namai Ini Teh Kopi di kawasan Jakarta Barat. Tak lama kemudian, sekitar enam bulan kemudian ia sudah membuka cabang baru tepatnya di sebuah mall di Jakarta Selatan.

Namun ternyata bisnis baru yang ia kelola tersebut mengalami kebangkrutan yang membuatnya malah menderita kerugian. Kalkulasi yang tidak tepat merupakan faktor utama dibalik kegagalannya.

Di tahun 2013 ia memutuskan untuk menutup kafenya, bisnis kaos pun akhirnya turut ia hentikan. Menurutnya, jika dihitung kerugian yang ia derita mencapai Rp 100 juta.

2 of 3

---

Titik balik kesuksesan

Saat awal terjun jadi pengusaha, apa yang dilakukan Yasa Singgih sempat dipertanyakan. Kini ia mulai menapaki kesuksesan.

Kegagalan yang Yasa Singgih rasakan, tak membuat remaja yang lahir di Bekasi pada 23 April 1995 ini lantas menjadi kapok. Kegagalan tersebut justru membuatnya semakin semangat lagi dalam menekuni dunia bisnis. Setelah UN usai, ia kembali lagi terjun ke dunia bisnis, kali ini dengan sebuah konsep yang jelas dengan dilengkapi bisnis plan yang tersusun rapi.

Dia kembali mengibarkan bendera Men’s Republic yang menjual perlengkapan mode khusus pria. Pada awalnya, Yasa Singgih hanya menjual sepatu kasual untuk pria. Namun semakin besar usahanya membuat brand yang ia kelola semakin menawarkan produk yang beragam. Saat ini Men’s Republic menjual produk celana dalam, jaket dan juga sandal untuk pria.

Ia menjual pakaiannya via online. Berbekat kerja keras yang dimiliki, bisnis yang dijalankannya mampu sukses besar. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, omset bisnisnya mampu melonjak hingga 200 juta per bulan. (Vna/Gdn)Liputan6.com

Begini Cara Dapatkan Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah

Jakarta - Untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah layak huni, pemerintah meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai Program Bedah Rumah.
Selama 2015, pemerintah berhasil memperbaiki sebanyak 82.245 unit rumah dengan total anggaran Rp 1,116 triliun. Lantas bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut?
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mengusulkan rumah masyarakat yang ingin ‘dibedah’ rumahnya bisa mengajukan melalui Kepala Desa.
"Kemudian dikoordinir oleh Bupati untuk selanjutnya didata secara keseluruhan guna mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR,” ujar  seperti dikutip dari Rumah.com, Kamis (25/2).

Dia berharap, dukungan dari masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah dapat mengurangi angka rumah tidak layak huni di daerah.
Menurut Syarif, Kementerian PUPR ingin agar setiap daerah memiliki data yang pasti mengenai berapa jumlah rumah yang tidak layak huni.
Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia mencapai angka 3,4 juta unit dan diperkirakan akan terus bertambah apabila tidak ditangani secara serius oleh pemerintah.
Jumlah bantuan yang disalurkan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 15 juta sedangkan untuk pembangunan rumah baru Rp 30 juta per rumah.
"Namun itu jumlah bantuan maksimal serta hanya stimulan. Dan tentunya kebutuhan masyarakat untuk membedah rumahnya berbeda antara satu dengan lainnya,” papar Syarif.

Beberapa kriteria rumah yang patut di bedah, imbuh Syarif, antara lain didasarkan atas kriteria bangunan seperti:
1. Struktur atap yang dapat membahayakan penghuni.
2. Rangka rumah atau dinding yang tidak layak serta lantai yang masih tanah.
3. Ada juga aspek kesehatan yang belum memadai seperti pencahayaan dan sirkulasi udara yang buruk.
4. Dari sisi utilitas, seperti tidak memiliki sarana MCK dan Tempat Pembuangan Sampah.
“Yang pasti, masyarakat yang memperoleh bantuan juga harus menguasai tanah, dan tanahnya tidak bermasalah, serta tidak berada di lokasi rawan bencana,” tukas Syarif. (Anto/Ndw)Liputan6.com

Pemerintah Akan membuatkan SPBU Khusus orang Kaya

JurnalisRakyat - Pemerintah mewacanakan bakal memberlakukan dua harga bensin Premium, satu dengan harga yang disubsidi penuh dan satu lagi yang disubsidi lebih sedikit. Jenis kedua ini yang lantas dijuluki sebagai 'SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) khusus orang kaya'.

"Orang-orang kaya itu biasanya mempunyai mobil, dan mobil itulah yang nanti akan kami masukkan dalam SPBU khusus orang menengah dan kaya," kata Menteri ESDM, Jero Wacik di Jakarta, Jumat 12 April 2013.

Sedangkan untuk wilayah yang hanya memiliki satu SPBU dalam satu kecamatan, pemerintah akan menyediakan jalur khusus bagi pengguna Premium bersubsidi penuh dan bagi pengguna Premium bersubsidi lebih sedikt.

Ia menjamin sepeda motor dan angkutan umum nanti masih dibolehkan menggunakan Premium bersubsidi penuh. Akan tetapi, mobil-mobil pribadi bakal diarahkan untuk menggunakan Premium dengan nilai subsidi lebih sedikit.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi, mengatakan pengusaha SPBU tidak menemui kesulitan dengan adanya mekanisme ini.

"Dalam satu jalur jalan biasanya ada beberapa SPBU. Nanti kami pisahkan mana yang menjual Premium Rp4.500 dengan Premium yang lebih mahal," katanya.

Ia menjelaskan pengusaha SPBU dan pemerintah akan mengatur jumlah SPBU khusus tersebut dengan perbandingan 50 : 50. Dengan cara ini, subsidi BBM diharapkan bakal lebih tepat sasaran dan adil. "Kami akan memberikan tanda yang besar atau spanduk untuk membedakannya," kata dia

Sumber : Viva News

Perempuan Menjadi Korban Ketidakberdaulatan Pangan Negara

JURNALIS RAKYAT-Perempuan selalu menjadi korban ketidakberdaulatan negara atas pangan. Langkah impor bahan pangan yang dilakukan negara secara masif serta tidak diperketatnya kontrol harga bahan pangan mengakibatkan perempuan tidak dapat melakukan fungsi domestiknya di rumah tangga.

Fungsi domestik itu fungsi perempuan di rumah untuk mengelola rumah tangga. Jika impor dibuka secara masif, perempuan yang suaminya dan dirinya bermata pencarian sebagai petani pasti tidak bisa mencari nafkah.

-- Wahidah Rustam

"Fungsi domestik itu fungsi perempuan di rumah untuk mengelola rumah tangga. Jika impor dibuka secara masif, perempuan yang suaminya dan dirinya bermata pencarian sebagai petani pasti tidak bisa mencari nafkah. Jika harga bahan pangan naik, perempuan muskil memasak makanan yang bergizi bagi keluarganya," kata Wahidah Rustam, Ketua Nasional Solidaritas Perempuan (lembaga advokasi perempuan) di Jakarta, Minggu (7/4/2013).

Jumlah penduduk Indonesia menurut data Biro Pusat Statistik tahun 2012 adalah 241 juta jiwa. Setengahnya merupakan perempuan. Program ketersediaan pangan pemerintah praktis perlu memperhatikan jumlah perempuan. Jika tidak, maksud penyejahteraan masyarakat tidak akan dapat terwujud.

"Petani banyak menjadi buruh di lahan mereka. Impor bahan pangan mengeliminasi sumber bahan pangan lokal. Pangan tidak terakses para ibu. Harga pangan naik. Contoh sederhana, lihat ketika harga bawang naik pesat, para ibu banyak yang menjerit," tutup Puspa Dewy, Koordinator Solidaritas Perempuan.

PORTAL : KOMPAS