PKS: Pertumbuhan ekonomi di Atas 5 Persen, tapi Kemiskinan Tidak Berkurang Signifikan.

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR, Jazuli Juwaini, mendukung dikembalikannya Garis Besar Haluan Negara.

Dia meyakini sistem GBHN sudah sesuai dengan semangat konstitusi dan akan membuat pembangunan di Indonesia tidak tergantung pada pemerintahan yang berkuasa.

"Secara substansi, Fraksi PKS setuju bahwa Bangsa Indonesia perlu haluan negara,” kata Jazuli saat membuka acara diskusi "Relevankah GBHN Pasca Reformasi" di ruang Fraksi PKS DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Menurut Jazuli, setelah GBHN dihilangkan pasca-reformasi, pembangunan di Indonesia menjadi tidak berkesinambungan.

Sebab, setiap pemimpin baik di pusat dan daerah mempunyai visi misi pembangunannya sendiri.

"Pembangunan bukan terkesan hanya representasi dari visi dan misi pemerintah dan hanya dinikmati sebagian kalangan," kata dia.

Jazuli mengatakan, setidaknya ada tiga indikator yang menunjukkan pembangunan ekonomi Indonesia pasca-reformasi hanya dinikmati sebagian kalangan.

Pertama, angka pertumbuhan ekonomi relatif tinggi di atas 5 persen, tapi angka kemiskinan tidak berkurang signifikan.

Padahal anggaran kemiskinan sejak 2010 hingga 2013 selalu naik angkanya, mulai dari Rp 55,8 triliun, Rp 74,3 triliun, Rp 93,5 triliun, hingga Rp 119 triliun.

"Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pemerataan ekonomi," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Kedua, lanjut dia, data ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin semakin memburuk. Hal itu tercermin dari koefisien Gini di perkotaan dan pedesaan, masing-masing mencapai 0,43 dan 0,32.

"Ini menandakan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin sengsara", kata dia.

Ketiga, pembangunan yang masih terpusat di pulau Jawa, baik di sektor industri, keuangan, maupun infrastruktur.

Hal ini lah yang menyebabkan urbanisasi sangat kencang dan pada gilirannya menyebabkan Pulau Jawa kelebihan penduduk.

Wacana untuk mengembalikan haluan negara pertama kali datang dari PDI-P. Partai berlambang banteng itu ingin mengembalikan sistem pembangunan nasional semesta berencana yang sempat diterapkan pada era Soekarno.Tribunnews.com

Ahok Sindir Lulung yang Mau Bantu Dekati Warga Kalijodo

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama tertawa mendengar tawaran Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana untuk melakukan pendekatan terhadap warga Kalijodo.

"Begini aja deh, terima kasih sama Pak Haji Lulung yang sudah mau bantu," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki, di Balai Kota, Sabtu (13/2/2016).

Basuki pun justru menyindir Lulung yang terus menawarkan bantuan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi tak kunjung dilaksanakan.

Salah satu contohnya yaitu penertiban Tanah Abang.

"(Penertiban) Tanah Abang saja, dia enggak bisa beresin," kata Basuki.

Kemudian, Basuki berharap Lulung juga mau membantu Pemprov DKI Jakarta meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dari mobil Lamborghini yang pernah ditumpanginya.

"Mohon dibantu juga kalau punya Lamborghini itu, pelat nomornya jangan bodong, biar bayar pajak. Jadi kalau kaya, terus punya Lamborghini, STNK-nya yang bener bayar pajak gitu lho. Bantu kita supaya pendapatan pajak kita nambah," kata Basuki tertawa.

Lulung sebelumnya meminta Basuki melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum menertibkan kawasan Kalijodo.

Ia tidak ingin penertiban tersebut dilakukan dengan kekerasan.

"Kalau enggak sanggup, bilangin Haji Lulung yang akan turun untuk pendekatan. Saya sanggup lakukan pendekatan ke warga Kalijodo walau saya enggak kenal," ujar Lulung.
TRIBUNNEWS.COM
(Kurnia Sari Aziza)

Ahok Terima Tantangan 'Head to Head' Yusril di Pilkada DKI 2017

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta.

"Bagus! Justu aku berharap Bang Yusril bisa maju," kata Basuki di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016).

Diketahui Ahok dan Yusril sama-sama berasal dari Belitung. Terkait profesionalitas Yusril sebagai pakar hukum tata negara, Ahok enggan berkomentar.

"Ya tergantung orang yang menilai. Saya enggak berhak berkomentar, soalnya sekampung, enggak enak," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sebelumnya, Yusril memastikan, bersedia 'head to head' dengan Ahok dalam pertarungan Pilgub tahun depan.

"Saya katakan ke teman-teman, kalau saya didukung maju, saya mau head to head (dengan Ahok) sehingga rakyat bisa fokus menentukan pilihan tanpa terpecah. Persis seperti pilpres yang lalu, antara Pak Jokowi versus Pak Prabowo," ujar Yusril.

Maju dalam pertarungan Pilgub DKI, Yusril memastikan adalah targetnya untuk kemudian bertarung dalam Pilpres 2019 mendatang.(TRIBUNNEWS.COM)

Aburizal Bakrie: Yang Bilang KMP Bubar Siapa?

Jakarta-Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Koalisi Merah Putih (KMP) telah bubar secara de facto.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Aburizal Bakrie, menampik kabar tersebut.

"Menurut saya enggak bubar. Yang bilang siapa?" kata Aburizal di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (4/2/2016).
Aburizal pun tak percaya KMP bubar, selama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak menyatakannya.

Menurut dia, dukungan yang diberikan Golkar kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak serta merta membuat KMP bubar.

"Emang KMP Enggak dukung pemerintah?" kata dia.

Muzani sebelumnya menyatakan, bubarnya KMP secara de facto disebabkan karena satu persatu parpol yang ada di dalamnya mendukung pemerintahan.(Penulis: Dani Prabowo/TRIBUNNEWS.COM)

Minta Rakyat Diet, Jokowi Ditantang Pecat Menteri Puan

JurnalisRakyat-Sikap Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang meminta rakyat miskin untuk diet dan mengurangi makan nasi karena mahalnya harga beras dinilai wajar. Mengingat sang menteri dilahirkan dari orang tua terpandang dan hidup berkecukupan yang tidak pernah mengalami kesusahan hidup.

“Agak susah saya komentar, pertama yang namanya Puan orang yang tidak pernah susah. Dia lahir dari Megawati anaknya Soekarno, kemudian anak (Alm.) Taufik Kiemas. Tak pernah menikmati kelaparan, tak pernah susah. Jadi, sikap dia seperti ini wajar saja,” beber politisi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa kepada wartawan, Minggu (31/1).

Menurutnya, dengan kondisi seperti itu, wajar jika Puan tidak memahami apa yang dirasakan rakyat miskin.

“Kita kan berbicara mengenai kesantunan dan kepekaan pejabat negara terhadap rakyatnya, terlebih jika berbicara dengan rakyat miskin yang setiap hari harus berjuang untuk bertahan hidup,” jelas Desmond dikutip dari laman rmol.co.

Menyoal adanya desakan publik agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Menteri Puan karena sikapnya itu, Desmond meyakini jika Jokowi tidak berani memberi teguran, peringatan apalagi memecat anak Ketuam PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersebut.

“Mana berani, mana berani Presiden memberi peringatan ke Puan,” katanya.

Menurutnya, yang bisa memberi peringatan kepada Puan adalah ibunya sendiri, lantaran Presiden Jokowi sendiri merupakan salah satu petugas partainya.

“Saya kira yang berani memberi peringatan hanya Ibu Megawati,” tegas Desmond yang juga wakil ketua Komisi III DPR.

Sebelumnya, dalam acara penyaluran program raskin/rastra tahun 2016 di Bali, Selasa lalu (26/1), Gubernur Made Mangku Pastika meminta Menko PMK Puan Maharani agar alokasi beras untuk rumah tangga miskin di Bali dinaikkan.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Puan menjelaskan bahwa pemerintah belum memikirkan terkait kemungkinan menaikkan alokasi raskin yaitu tetap 15 kilogram. Menko Puan meminta rakyat Bali untuk mengurangi jatah makannya sehari-hari. Pernyataan yang menuai kritik masyarakat luas dan pro kontra di jagat dunia maya.

“Jangan banyak-banyak makanlah, diet sedikit tidak apa-apa,” seloroh sang menteri. [*](Red/Syh)

DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan Sehati Dengan Masyarakat

Pekalongan,JatengJurnalisRakyat.com-Sosok pribadi yg santun. Ramah dan Bersahaja. Beliau Adalah Ribut Kalimantoro. Ketua dpc partai Gerindra kota pekalongan.

Di sela sela padatnya aktivitas keseharian yg juga sebagai salah satu dewan pembina Rescue Kanzuz sholawat kegiatan sosial di bidang kemanusian.

Tentu sesuai dengan Motto Partai yang mana beliau juga sebagai ketua fraksi partai Gerindra DPRD kota pekalongan yang perduli dengan Aspirasi Masyarakat kota pekalongan agar logo kota pekalongan dikembalikan ke asal,serta mengembalikan disposisi kelurahan kelurahan yang di merger saat kepemimpinan walikota sebelumnya..

Kegiatan bersih bersih sungai kali loji dari sampah dan sungai kali bremi yg penuh eceng gondok serta volume kedagkalan yg apabila musim penghujan datang bisa menyebabka banjir. Ribut kalimantoro juga Perduli dengan kesehatan serta pendidikan karena memang tugas beliau yg di emban sebagai dprd kota pekalongan sesuai prinsipnya kalo” bukan kita siapa lagi kalau tidak sekarang kapan lagi “
Beliau juga rutinitas aktif di PMI yg Bekerja sama dengan KESIRA ( kesehatan indonesia raya ) salah satu bentuk bahwa dengan kita berbagi kebaikan tentu akan berbalas kebaikan begitu ucapnya pada koresponden jateng jurnalis rakyat saat bertandang silahturohmi ke rumahnya.
Ribut kalimantoro adalah Sosok seorang Ayah yang bersahaja serta bapak yang Santun bagi seluruh masyarakat kota pekalongan yang Mengenalnya dengan baik (Adm/Sovi)

Selengkapnya  DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan Sehati Dengan Masyarakat

SBY Batal Ungkap Identitas Bunda Putri

Jakarta--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak akan mengungkap identitas Bunda Putri, tokoh yang disebut sebagai pengatur kuota impor daging sapi, ke publik. Padahal sebelumnya, SBY berjanji mengumpulkan informasi dan mengungkap identitas Bunda Putri.

Juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan informasi tentang Bunda Putri yang coba dikumpulkan SBY ditujukan sebagai konsumsi internal pihak Istana. Karena itu, Presiden SBY tak akan memberikan pernyataan ihwal Bunda Putri.

"Kalau pun memang kami punya informasi yang cukup lebih dari dua hari yang lalu, kami tidak dalam posisi untuk memberikan (informasi itu ke publik)," kata Julian, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2013.

Sebelumnya, SBY mengaku belum memiliki data lengkap ihwal identitas dan kebenaran keberadaan Bunda Putri dalam kasus yang turut menjerat bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hassan Ishaaq. "Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari saya akan lebih mengetahui," kata SBY dalam konferensi pers di Base Ops TNI Angkatan Udara Halim, Kamis, 10 Oktober 2013, lalu. (Lihat: SBY Janji Ungkap Identitas Bunda Putri)

SBY mengatakan, akan mengungkap siapa saja yang telah berbohong dalam kesaksian dan kasus kuota impor daging sapi. Selain itu, SBY merasa hal yang mengganjal dirinya adalah beredarnya tudingan dan isu kedekatan dirinya dengan Bunda Putri. "Saya hanya perlu tegaknya keadilan dan kebenaran," kata SBY.

Adapun Luthfi Hasan Ishaaq mengaku mengenal Bunda Putri dalam persidangan kasus korupsi kuota impro daging sapi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Luthfi yang bersaksi untuk tersangka Ahmad Fatanah mengklaim, Bunda Putri merupakan orang dekat SBY.

Luthfi mengatakan mengenal Bunda dari Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Menurut dia, Bunda merupakan orang penting yang menghubungkan antara dewan pembina dengan dewan pembina. Ia juga memaparkan Bunda Putri merupakan anak dari salah satu pendiri Partai Golkar.

Nama Bunda Putri pertama kali muncul dalam rekaman telepon yang diputar jaksa di persidangan Ahmad Fathanah pada 29 Agustus lalu. Dalam rekaman itu, Bunda Putri membahas perihal reshuffle dengan Luthfi. Mereka menyebut sejumlah nama, seperti Haji Susu, Pak Tan, Dipo, dan Pak Lurah.

Sumber Tempo.co

Megawati: PDI-P Selalu Mendorong Kader Muda Bersiap Jadi Pemimpin

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengaku selalu berupaya mendorong anak muda untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin sehingga bisa meneruskan cita-cita proklamasi. Pilihan kepala daerah yang diusung partainya, menjadi salah satu indikator.

"Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, di pilkada saya menurunkan mereka, anak-anak muda yang saya tahu persis mereka bisa jadi pemimpin," kata Megawati, saat menjadi juru kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diusung PDI Perjuangan, Bambang DH dan Said Abdullah, di Lapangan Flores, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (23/8/2013).

Diajukannya Joko Widodo untuk Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu, menurut Megawati adalah keputusan berdasarkan penilaian bahwa Jokowi memang punya kemampuan memimpin provinsi sekaliber Jakarta. "Saya tahu dia anak muda yang bisa memimpin nanti, makanya saya masukkan dia ke ibu kota," ungkapnya.

Demikian pula, lanjut Megawati, Ganjar Pranowo yang kini menjadi Gubernur Jawa Tengah, adalah sosok kader muda yang pandai dan memiliki kemampuan sebagai pemimpin. "Hari ini (Jumat, 23/8/2013) dia dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah," ucapnya. Sementara kekalahan Effendi Simbolon dalam Pemilu Gubernur Sumatera Utara, menurut Megawati lebih karena sebagian warga yang tergiur iming-iming uang, bukan soal kapasitas.

Dalam kampanye untuk Pemilu Gubernur Jawa Timur ini, Megawati mengakui pilihan terhadap Bambang DH adalah pertaruhannya sebagai ketua umum partai. Dia mengaku prihatin kader PDI Perjuangan sulit menjadi Gubernur Jawa Timur, kendati Jawa Timur merupakan cikal bakal partainya.

Meski demikian, Megawati menyatakan keyakinan bahwa peluang kemenangan untuk Bambang masih ada, asalkan Bambang bekerja keras bersama partai dan warga. "Melawan politik uang," tegas Megawati. 

Sumber : Tribunnews.com

Apakah benar Demokrat dapat pinggirkan Kepentingan Partainya?

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syariefuddin Hasan meminta semua pihak tak tergesa-gesa menghakimi konvensi calon presiden yang dilakukan partainya. Menurut Syarief, konvensi merupakan solusi memenuhi kebutuhan bangsa sehingga urusan partai dan golongan harus dinomorduakan. 

Syarief menegaskan, konvensi calon presiden Demokrat digelar dengan mekanisme dan aturan yang jelas. Semua pengaturannya, kata Syarief, dilakukan oleh komite konvensi yang anggotanya didominasi tokoh dari eksternal. 

"Biar saja rakyat yang menilai, kita ini memikirkan untuk bangsa maka kepentingan golongan atau partai nomor dua," kata Syarief saat dijumpai di Jakarta Convention Center, Jumat (23/8/2013) malam. 

Untuk diketahui, pernyataan Syarief terkait dengan sejumlah kritik untuk konvensi dari beberapa tokoh partai peserta Pemilu 2014. Konvensi calon presiden Demokrat dianggap tak memiliki mekanisme jelas, dan dituding menabrak etika politik karena mengundang kader dari luar Partai Demokrat. 

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Patrice Rio Capella menganggap konvensi tersebut sebagai ajang lucu-lucuan. Rio menyampaikan, konvensi calon presiden Partai Demokrat ini berbeda dengan konvensi yang umumnya dilakukan di negara lain, misalnya di Amerika Serikat. Sepemahamannya, konvensi dilakukan untuk menjaring kader terbaik dari internal partai, bukan mengambil kader potensial dari partai lain. 

"Konvensi (Partai Demokrat) ini ada lucu-lucunya, karena beda dari konvensi yang kita kenal. Konvensi kan harusnya dari kader internal untuk diadu dengan partai lain. Demokrat tujuannya apa, saya tidak tahu," kata Rio, Kamis (22/8/2013)
Sumber : kompas

Para Presiden Amerika Latin Terlalu Gemar Twitter

Presiden Argentina Cristina Fernandez bisa menulis sampai 61 pesan di Twitter dalam satu hari tanpa bantuan staf. (Foto: Dok)

BUENOS AIRES — Ketika sejuta warga Argentina yang marah membanjiri jalanan awal bulan ini untuk memprotes pemerintahannya, Presiden Cristina Fernandez memutuskan untuk menulis satu pesan di Twitter.

Lalu ia menulis pesan lainnya. Dan yang lainnya.

“Ya, saya sedikit keras kepala, dan saya juta tua. Tapi pada akhirnya, kita beruntung bisa sampai ke usia tua, ya?” tulis salah satu pesannya. Ia juga berkicau tentang keindahan lukisan dinding abad 19 di istananya, serta manfaat dari program negara untuk melek aksara.

Pada hari itu, Fernandez mengirim 61 pesan di Twitter dalam periode sembilan jam – sangat produktif bahkan untuk standar Amerika Latin, dimana para presiden dan politisi terkemuka lainnya telah merangkul media sosial dengan semangat yang tidak ditemui di tempat lain.

Kecintaan mereka akan Twitter, terutama, telah membuat jutaan orang dapat mengintip pembuatan kebijakan, dan seringkali pikiran-pikiran terintim dari para pemimpin mereka.

Namun hal itu juga memicu debat mengenai apakah mereka terlalu banyak “berbagi” -- membuat politik lebih terpolarisasi, konfrontasi menjadi lebih personal, dan berpotensi membuat para pemimpin itu sendiri terlihat canggung ketika mereka menulis mengenai perbincangan dengan orang asing di kamar mandi, misalnya, seperti yang dilakukan Fernandez bulan ini.

“Setiap orang yang menggunakan Twitter tahu bahwa terkadang Anda menulis sesuatu dan menekan tombol ‘kirim’ tanpa berpikir terlebih dulu. Itu hal yang berbahaya dalam politik, dan kita telah melihat banyak contoh untuk itu,” ujar Alan Clutterbuck, ketua Fundacion RAP, sebuah kelompok yang berbasis di Buenos Aires yang bertujuan memperbaiki wacana politik.

"Kita harus meletakkan para pemimpin politik kita dalam standar yang berbeda,” ujarnya. “Anda membaca pesan yang bertuliskan ‘Saya makan roti lapis,’ dan Anda berpikir: ‘Siapa yang peduli?’”

Memiliki kekayaan tradisi pidato yang berbunga-bunga, Amerika Latin menghasilkan Fidel Castro dari Kuba dan pidato lima jamnya yang terkenal. Jadi tidak mengejutkan jika beberapa dari pemimpin modernnya telah merangkul sarana baru untuk mengekspresikan diri, namun juga kesulitan menuliskan pikirannya secara singkat dalam 140 karakter atau kurang.

Para politisi telah saling menghina sejak sebelum zaman Twitter, namun teknologi telah membuat hinaan sampai lebih cepat dari sebelumnya.

Di Venezuela, misalnya, Presiden yang baru terpilih Nicolas Maduro menyebut oposisinya dalam kampanye presiden yang baru lalu “fasis”, sementara kandidat Henrique Capriles menggunakan Twitter untuk menulis: “Presiden yang sekarang tidak sah!”

Pemimpin dunia lainnya juga telah merangkul Twitter, tapi tidak dengan kegemaran yang sama dan seringkali dituliskan oleh stafnya. Presiden AS Barack Obama, misalnya, sudah sebulan tidak menulis sendiri di Twitter, yang ditandai dengan “bo” di akhir pesan.

Sebaliknya di Amerika Latin, para presiden yang paling sering “berkicau” – Fernandez, Maduro, Juan Manuel Santos dari Kolombia dan Enrique Pena Nieto dari Meksiko – menulis sebagian besar pesannya oleh mereka sendiri.

Tapi tidak semua ikut tren ini. Presiden dari negara terbesar di wilayah ini, Dilma Rousseff dari Brazil, berhenti menulis di Twitter setelah ia terpilih pada 2010.

“Ia merasa itu buang-buang waktu,” ujar salah satu stafnya.

Namun bagi yang lain, menulis di Twitter telah menjadi bagian identitas mereka.

"(Twitter) memungkinkan komunikasi langsung, tanpa perantara,” ujar mantan presiden Kolombia, Alvaro Uribe. (Reuters/Brian Winter) (alfusoftmedia)

Koperasi Karya Harapan buka cabang di tiap PAC Gerindra

Mardi Widodo (paling kiri) Adam (Sebelahnya )berbincang soal koperasi usai RAT Koperasi Karya Harapan

 Mardi Widodo (paling kiri) berbincang soal koperasi usai RAT Koperasi Karya Harapan 

Koperasi Pedagang Karya Harapan (KH) dalam waktu dekat akan membentuk kepengurusan koperasisetingkat sub unit di tiap kepengurusan tingkat kecamatan (PAC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) se-Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
 Pernyataan itu disampaikan oleh pengawas lapangan atau staff wilayah Koperasi Karya Harapan, Lutfi Adam, di sela-sela acara RapatAnggota Tahunan (RAT) Koperasi Karya Harapan, Minggu 17 Maret 2013 di aula Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, kawasan Pantai Widuri Kabupaten Pemalang.Menurut Adam, pembentukan sub unit di tiap PAC Partai Gerindra itu merupakan implementasi dari program kerakyatan yang diusung oleh Partai Gerindra  melalui peran serta anggota kehormatan KoperasiKarya Harapan, Mardi Widodo, yang dikabarkan akan maju dalam pencalonan anggota DPR-RI melalui daerah pemilihan X yang meliputi Kota/Kab Pekalongan, Kab Batang dan Kab Pemalang).

 “Nantinya, kami akan bentuk sub unit koperasi Karya Harapan di seluruh PAC Partai Gerindra se-Kabupaten Pemalang. Seluruhnya ada 14 PAC yang membawahi 222 ranting. Kami siapkan 5 personil khusus di tiap PAC untuk menangani perkoperasian, khususnya pengelolaan dana simpan pinjam yang diperuntukan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah di kalangan kepengurusan ranting (setingkat desa) yang membutuhkan pinjaman modal untuk usaha dengan system kredit tanpa agunan. Tiap-tiap sub unit akan diberikan modal minimal Rp 20juta,” kata Adam.Lebih jauh Adam mengemukakan, keberadaan Koperasi Karya Harapan sangat membantu masyarakat kecil, khsusunya bagi yang membutuhkan permodalan untuk mengelola maupun membukausaha kecil menengah.

 Koperasi yang berdiri sejak Tahun 1998 itu kini telah memiliki 15 unit koperasi yang tersebar dari Kabupaten Batang sampai Kabupaten Pemalang.“Seluruh anggota dan pengawas koperasi Karya Harapan diback-up oleh asuransi Sinar Mas untuk menanggung klaim kecelakaan kerja dan santunan kematian. Selainitu, Karya Harapan juga sudah menjalin kerjasama dengan asuransi Bumi Putera untuk mengakomodir pinjaman modal yang nilainya melebihi Rp 20 juta,” ujarnya.Di sisi lain Adam menambahkan, program simpan pinjam yang digulirkan oleh Koperasi Karya Harapan dengan system jemput bola ke wilayah pedesaan yang ditransformasikan oleh Partai Gerindra melalui kiprah Mardi Widodo, sangat membantu pergerakan ekonomi kerakyatan secara riil. Pasalnya, program kerakyatan itu secara tidak langsung ikut berperan serta mendidik masyarakat untuk terbiasausaha mandiri dan tidak berpangku tangan mengandalkan pemberian orang lain.

 “Masyarakat diajak untuk mengeloladan memanaj kehidupan secara mandiri dengan cara membuka usaha yang dapat menjadi sumber mata pencaharian. Untuk sat ini, koperasi Karya Harapan baru melayani puluhan ribu nasabah dari kalangan pedagang maupun pengusaha kecil menengah. Tidak menutup kemungkinan untuk masa mendatang akan merambah sector riil lainnya seperti pertanian dan kenelayanan,” tandas Adam.Sementara di tempat yang sama, anggota kehormatan Koperasi Karya Harapan, Mardi Widodo yang akrab disapa Bang Wi menyampaikan, program penguatanekonomi kerakyatan melalui koperasi merupakan salah satu poinprogram yang digulirkan oleh Partai Gerindra dan juga bagian dari visi calon presiden RI yang diusung oleh Partai Gerindra yaitu Prabowo Subiyanto, untuk satu tujuan meminimalisir kemiskinan dan mendongkrak harkat hidup masyarakat Indonesia agar menjadi masyarakat yang mandiri dan berwibawa.“Kami hanya sebagian kecil dari jutaan penduduk Indonesia yang menginginkan adanya perbaikan ekonomi hingga kalangan masyarakat kecil. Melalui koperasi sebagai soko gurunya ekonomi masyarakat Indonesia ini, kami ingin mengenalkan tata cara hidup mandiri yang aman dan nyaman. 

 Kami mohon dukungan semua pihak, agar dengan koperasi kemiskinan rakyat dapat teratasi dan masyarakat Indonesia tidak lagimenjadi pengemis di negerinya sendiri,” tegas Bang Wi.

Sutiyoso: TNI Pengangguran Kelas Tinggi

JAKARTA JURNALIS RAKYAT-Maraknya aksi kekerasan yang terjadi antara TNI dan Polri merupakan warisan persoalan pemisahan wewenang TNI-Polri yang belum diselesaikan. Pengalihan sebagian peran TNI kepada Polri disinyalir kuat menjadi penyebab hal tersebut.

Hal itu dikatakan mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus Sutiyoso, dalam sebuah acara diskusi bertajuk Kecolongan Aksi Cebongan di Jakarta, Sabtu (6/4/2013) siang.

"Setelah dipisahkan, fungsi TNI hanya sebagai alat pertahanan negara. Ini berfungsi jika negara diserang oleh negara lain. Kalau seperti saat ini, negara tidak diserang, maka TNI jadi pengangguran kelas tinggi," kata Sutiyoso.

Dirinya mengatakan, sejumlah fungsi keamanan negara yang sebenarnya dapat ditangani TNI diambil alih oleh Polri. Hal ini, di antaranya, penanggulangan kasus terorisme hingga narkoba. Hal itulah yang akhirnya justru menjadi beban psikologis yang harus dialami TNI sebagai instansi yang berwenang sebagai alat pertahanan negara.

"Di Kopassus kita punya Den 81. Itu adalah unit elit TNI yang digunakan untuk menanggulangi persoalan terorisme. Namun yang terjadi sekarang, yang menangani persoalan teroris adalah Densus 88," ujarnya.

Menurutnya, saat ini hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu perlu membenahi peraturan yang mengatur tugas dan wewenang TNI di masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan di tubuh TNI. Dengan demikian, tidak ada lagi kesenjangan di tubuh aparat. Sutiyoso mengatakan, kesenjangan kesejahteraan memicu terjadinya tindakan radikal di antara dua instansi bela negara seperti yang terjadi di OKU maupun Lapas Cebongan.

"Intinya porsinya perlu diatur. Polisi cukup tangani persoalan tertentu dan tidak perlu semuanya," ujarnya.
PORTAL : KOMPAS