JAKARTA—News.JurnalisRakyat.com–Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) siap membantu pemerintah menyusun roadmap industri perikanan. Hal tersebut diutarakan Ketua Bidang Kemaritiman Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Munafri Arifuddin, menyusul rencana pemerintah menyusun roadmap industri perikanan nasional.
“Sebagai mitra, kami siap membantu Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) bila diperlukan,” ujar Munafri di Makassar, Sulawesi Selatan hari ini.
Sebelumnya Presiden meminta Menteri Susi menyusun roadmap industri perikanan nasional, penetapan lokasi, dan masterplan kawasan industri perikanan nasional sebagai proyek strategis nasional. Selain itu, Presiden juga meminta untuk mengevaluasi peraturan yang menghambat pengembangan perikanan. Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden No 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang diunggah di laman Setkab, Rabu (24/8). Evaluasi itu mencakup seluruh bidang perikanan.
Munafri mengatakan, sudah saatnya Indonesia memiliki roadmap industri perikanan nasional. Selain itu perlu disusun kembali masterplan kawasan industri perikanan. Dia mengatakan, kebijakan Ibu Susi selama ini sudah tepat. Dengan berbagai kebijakan yang sangat ketat di hulu (penangkapan), deposit perikanan nasional saat ini menjadi melimpah. Akibat limpahan tersebut, pemerintah perlu merangsang industri olahan atau hilirisasi perikanan.
Dia mengatakan, selain siap menyumbang pemikirannya, Hipmi juga siap menjadi penghubung antara investor dan pengusaha lokal.
“Sehingga investor dapat melakukan efisiensi dan melakukan pengembangan usaha lebih leluasa,” Ucapnya lagi.
Menurut dia, kawasan timur merupakan wilayah yang paling siap digarap industri perikanannya. Selain wilayah lautnya yang luas, deposit perikanannya yang melimpah, juga lokasinya dekat dengan negara-negara importer ikan asal Indonesia di kawasan pasifik.
Hipmi Research Center mencatat meski potensi perikanan dan kelautan Indonesia sangat besar, namun kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih kecil, hanya sekitar tiga persen. Pada kuartal I 2016, PDB perikanan naik sebesar 13,5 persen.
Kuartal I-2016, PDB perikanan perikanan nasional sebesar Rp 77,3 triliun, naik sebesar Rp 9,2 triliun atau 13,5 persen. Meski naik, peran dengan PDB keseluruhan, masih kurang dari 3 persen.
Dari sisi pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan total penyaluran kredit Kelautan Kemaritiman dan Perikanan melalui program JARING (Jangkau, Sinergi dan Guidelines) sebesar Rp 9,2 triliun di tahun 2016.Realisasi kredit JARING sampai dengan Desember 2015 mencapai Rp 6,69 atau 124,5 persen dari target Rp 5,37 triliun.
Sumber : hilirisasi.com
0 Comments
