Badai kasus hukum dugaan korupsi seperti tidak henti-hentinya mendera pemerintah kabupaten pekalongan. Setelah beberapa bulan lalu Kejari Kajen membongkar kasus dugaan korupsi dalam pembagaian proyek TA 2014 di Dinas SDA &ESDM Kabupaten Pekalongan dan dugaan Korupsi dana Palagara oleh Mantan Kades Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang dalam proyek PLTMH yang didugajuga melibatkan beberapa nama pejabat tinggi di jajaran pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Kini Kabupaten pekalongan kembali di hebohkan dengan temuan dugaan kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial (BANSOS) senilai kurang lebih Rp 7,9 Miliar. Tidak tanggung-tanggung, dugaan peneyelwengan dana Bansos yang saat ini menjadi sorotan masyarakat itu diperkirakan melibatkan 45 anggota DPRD Kabupaten pekalongan periode 2009-2014.
Kejaksaan Negeri Kajen yang dipastikan akan memeriksa 45 anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2009-201 itu pun optimis akan bisa mengungkap kasus ini secara tuntas.
Kepala Kejari Kajen, Ahelya Abustam mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan temuan dan instruksi Kejaksaan Agung. “Ada temuan Bansos yang dimonitor langsung atasan dan ada dugaan tidak sampai ke sasaran,” jelasnya.
Kendati demikian, terkait berapa besar kerugian negara, pihaknya belum bisa memastikan. “Ya, nanti saja lihat hasil dari kerja keras kita. Sabar dulu ya sampai pemeriksaannya selesai,” terangnya.
Diketahui kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) DPRD Kabupaten Pekalongan tersebut terjadi saat Ketua DPRD periode 2009-2014, dijabat oleh Asip Kholbihi yang saat ini sebagai Bupati Pekalongan terpilih dan akan dilantik bulan Juni mendatang. [Syarif]
Gemmacakrawala.co.id
0 Comments
